Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Tutup BUMD Merugi

Anggota Komisi II DPR RI mengimbau pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan langkah-langkah restrukturisasi sebelum memutuskan untuk menutup BUMD tersebut.

BUMD adalah salah satu instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Kita harus memanfaatkan peluang untuk membenahi manajemen dan operasional BUMD sebelum memutuskan penutupan,” ujar salah satu anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja, Selasa (24/12/2024).

Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah

Menurutnya, penutupan BUMD tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama jika kerugian yang dialami dapat diatasi melalui pengelolaan yang lebih baik atau inovasi bisnis.

Evaluasi dan Solusi untuk BUMD yang Merugi

Anggota DPR menyoroti bahwa banyak BUMD mengalami kerugian akibat kurangnya manajemen yang profesional, minimnya inovasi, serta hambatan regulasi.

Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif memberikan pendampingan kepada BUMD yang kesulitan.

Beberapa solusi yang diusulkan mencakup restrukturisasi manajemen, pengembangan produk atau layanan baru, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing.

Langkah ini dinilai dapat memberikan peluang bagi BUMD untuk kembali beroperasi secara efektif dan menguntungkan.

“Kita tidak bisa mengabaikan potensi BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.

Sebelum menutup, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengetahui penyebab kerugian, termasuk apakah ada

penyalahgunaan anggaran atau kurangnya pengawasan,” jelas anggota DPR lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk meninjau kembali regulasi yang menghambat fleksibilitas pengelolaan BUMD. Regulasi yang lebih adaptif dan mendukung inovasi dapat memberikan ruang bagi BUMD untuk berkembang.

Pentingnya Peran BUMD dalam Pembangunan Daerah

BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Dengan mengoptimalkan potensi BUMD, pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Langkah-langkah seperti audit transparan, pelatihan manajemen, serta kolaborasi dengan sektor swasta diyakini

dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh BUMD. Penutupan seharusnya menjadi pilihan terakhir jika semua opsi perbaikan telah dilakukan.

Anggota Komisi II DPR meminta pemerintah untuk tidak buru-buru menutup BUMD yang merugi.

Dengan evaluasi dan restrukturisasi yang tepat, BUMD masih memiliki potensi besar untuk mendukung

pembangunan ekonomi daerah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan analisis mendalam dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perekonomian lokal.

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *