Demo Mahasiswa DPRD Sumut, Tolak PPN 12 Persen

Demo Mahasiswa DPRD Sumut, Tolak PPN 12 Persen

Indonesia menghadapi tantangan besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mencapai 8 persen untuk dapat mencapai visi sebagai negara maju pada 2045.

Demo Mahasiswa DPRD Sumut, Tolak PPN 12 Persen
Demo Mahasiswa DPRD Sumut, Tolak PPN 12 Persen

Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Aksi ini berlangsung pada Senin (30/12/2024), dengan peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa kenaikan PPN akan memberikan dampak signifikan pada harga

kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari. “Kenaikan PPN ini akan menyulitkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kami meminta pemerintah untuk membatalkan rencana ini,” ujar salah satu orator di hadapan gedung DPRD Sumut.

Aksi tersebut berlangsung damai, diwarnai dengan seruan mahasiswa agar para wakil rakyat di DPRD Sumut mendesak pemerintah

pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Mahasiswa juga menyerukan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil tidak memberatkan rakyat.

Alasan Mahasiswa Menolak Kenaikan PPN 12 Persen 

Mahasiswa menilai bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak hanya akan membebani masyarakat, tetapi juga berisiko

memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pajak dianggap dapat memicu inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian juga akan terkena imbasnya.

Selain itu, mahasiswa menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam pengenaan pajak.

Mereka menuntut pemerintah untuk lebih fokus mengejar wajib pajak besar yang belum memenuhi kewajiban mereka, alih-alih menambah

beban pajak pada masyarakat luas. “Ada banyak potensi pajak yang belum dimaksimalkan dari korporasi besar. Beban ini tidak seharusnya dialihkan kepada rakyat kecil,” tambah salah satu peserta aksi.

Di tengah demonstrasi, perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota DPRD Sumut untuk berdialog.

Mereka menyampaikan tuntutan secara langsung dan meminta komitmen DPRD untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat.Demo mahasiswa di DPRD Sumut merupakan respons atas rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang dinilai dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah lebih bijaksana dalam membuat kebijakan pajak dan fokus pada solusi yang tidak membebani rakyat.

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *