Dukung Penulisan Ulang Sejarah Tone Peristiwa Kan Up And Down dan Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmennya untuk mendukung penulisan ulang sejarah nasional yang dilakukan dengan pendekatan konstruktif dan bernuansa positif.

Hal ini disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam kesempatan terpisah pada awal pekan ini.

Langkah penulisan sejarah ulang tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya besar negara dalam membangun narasi sejarah yang lebih berimbang, objektif, dan relevan dengan kebutuhan generasi penerus bangsa.

Meski demikian, kedua pejabat negara tersebut menegaskan bahwa pendekatan positif tidak berarti mengabaikan fakta atau menutupi peristiwa kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Dukung Penulisan Ulang Sejarah Tone Positif Peristiwa

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/6/2025), Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa istilah “nada positif” atau positive tone dalam penulisan sejarah yang dimaksud bukan bertujuan untuk memberikan kesan bahwa seluruh aspek sejarah adalah baik.

Menurutnya, pendekatan tersebut lebih menekankan pada penyampaian fakta secara apa adanya, tanpa dibumbui oleh opini yang berlebihan atau motif politis tertentu.

“Kita tidak sedang mencoba untuk menutup-nutupi peristiwa sejarah yang pahit atau kontroversial. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa seluruh peristiwa sejarah, baik yang bersifat membanggakan maupun menyedihkan, diungkap sebagaimana adanya. Ketika kita menyajikan kebenaran dengan jujur, itulah yang dimaksud dengan tone positif,” ungkap Pigai.

Ia juga mengakui bahwa selama ini sejarah Indonesia kerap diperdebatkan antara pihak yang menerima versi resmi dan mereka yang mengkritisi adanya bias dalam penulisannya.

Oleh karena itu, ia menyambut baik inisiatif Menteri Kebudayaan yang berupaya menyusun kembali narasi sejarah dengan lebih proporsional dan inklusif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap hak atas kebenaran dan keadilan, Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM akan mengambil peran aktif dalam mengawal proses penulisan ulang sejarah nasional tersebut, khususnya terkait validitas dan akurasi peristiwa.

“Kami akan fokus pada pengawasan terhadap keabsahan peristiwa yang dimuat. Setiap data dan narasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berdasarkan bukti. Dengan begitu, sejarah yang ditulis tidak hanya mendidik tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan,” ujarnya tegas.

Fadli Zon: Sejarah Harus Memperkuat Nasionalisme

Menurut Pigai, hal ini penting agar sejarah yang nantinya dibaca oleh generasi mendatang tidak sekadar menjadi alat narasi politik, tetapi menjadi dokumen intelektual yang memperkuat identitas dan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa tujuan utama dari penulisan ulang sejarah nasional adalah untuk memperkuat rasa persatuan, mempromosikan kepentingan nasional, dan mengurangi bias kolonial yang selama ini masih tercermin dalam sejumlah narasi sejarah yang beredar luas.

“Kami ingin sejarah Indonesia disusun dari sudut pandang bangsa Indonesia itu sendiri—bukan dari perspektif asing atau penjajah. Kita harus berani membingkai peristiwa-peristiwa sejarah dengan semangat nasionalisme dan semangat kebersamaan,” ujar Fadli saat menghadiri acara kebudayaan di Cibubur, Depok, Minggu (1/6/2025).

Lebih lanjut, Fadli menambahkan bahwa jika penulisan sejarah hanya berfokus pada pencarian kesalahan dan menonjolkan sisi kelam, maka hal tersebut justru dapat melemahkan semangat generasi penerus. Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan positif menjadi penting agar sejarah bisa memberikan inspirasi dan motivasi.

“Jika kita terlalu terpaku pada kesalahan masa lalu, maka kita akan kesulitan membangun masa depan. Sejarah harus menjadi jembatan yang menghubungkan keberhasilan masa lampau dengan cita-cita masa depan,” tegas Fadli.

Relevansi Sejarah untuk Generasi Saat Ini dan Mendatang

Baik Pigai maupun Fadli sepakat bahwa penulisan ulang sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga harus relevan dengan kondisi sosial dan politik masa kini serta kebutuhan pembelajaran generasi muda. Sejarah yang dikemas secara edukatif dan inspiratif dapat menjadi alat pembentukan karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Fadli menekankan bahwa sejarah Indonesia perlu ditulis ulang dengan pendekatan tematik yang menonjolkan prestasi, kerja sama lintas suku dan agama, serta perjuangan kolektif dalam mewujudkan kemerdekaan dan pembangunan nasional.

“Dari era Bung Karno hingga Presiden Joko Widodo, selalu ada pencapaian-pencapaian yang dapat kita pelajari. Ini yang perlu kita tekankan dalam sejarah kita, tanpa melupakan kritik yang konstruktif,” pungkasnya.

Penulisan ulang sejarah Indonesia dengan pendekatan yang lebih adil, jujur, dan positif ini diproyeksikan sebagai proyek kebudayaan besar yang melibatkan para sejarawan, akademisi, institusi pendidikan, lembaga kebudayaan, serta masyarakat umum.

Pemerintah mengharapkan adanya partisipasi luas dalam proses ini agar sejarah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan suara kolektif bangsa Indonesia. Di samping itu, pelibatan lintas sektor juga diyakini mampu menciptakan dokumen sejarah yang inklusif dan menggambarkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Baca Juga : Istana Jelang Pertemuan Prabowo dengan Presiden Prancis Macron

Dalam konteks bangsa yang plural seperti Indonesia, penulisan sejarah memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pemahaman kolektif tentang jati diri nasional. Dengan pendekatan yang positif dan berbasis kebenaran, sejarah dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam memperkuat rasa kebangsaan, membangun kesadaran kolektif, dan menginspirasi generasi penerus untuk mencintai Tanah Air.

Pemerintah melalui Kementerian HAM dan Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memastikan bahwa sejarah Indonesia akan ditulis dengan kejujuran, semangat persatuan, dan semangat pembaruan.