Ragam Komentar Legislator Usai Pemilu Dipisah Digugat Lagi ke MK
Gugatan terkait pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Isu ini sebelumnya sempat ditolak
namun kali ini para pemohon membawa argumen baru tentang perlunya penyelenggaraan pemilu secara terpisah agar tidak mencederai kualitas demokrasi.
Hal ini pun langsung memancing reaksi beragam dari para legislator di Senayan.
Sebagian besar anggota DPR menganggap gugatan ini sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilu terakhir, sementara
sebagian lainnya menilai pemisahan pemilu justru akan memperkuat sistem presidensial dan mencegah polarisasi ekstrem di masyarakat.
Ragam Komentar Legislator Usai Pemilu Dipisah Digugat Lagi ke MK
Para pemohon gugatan menyampaikan bahwa pemilu serentak membuat beban kerja penyelenggara terlalu besar, menyulitkan pemilih dalam mengambil keputusan
serta mengaburkan fokus antara memilih legislatif dan eksekutif. Mereka menilai bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterpisahan antara dua proses besar tersebut.
Selain itu, para pemohon mengacu pada putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pemilu serentak adalah konstitusional
namun mereka menilai adanya pertimbangan-pertimbangan baru yang perlu diperhatikan untuk evaluasi ulang.
Tanggapan Kritis dari DPR
Beberapa legislator seperti anggota Komisi II DPR menyatakan bahwa pemisahan pemilu berisiko meningkatkan biaya negara dan memperpanjang tensi politik nasional.
Menurut mereka, sistem yang saat ini dijalankan sudah melalui kajian panjang dan lebih efisien dalam pelaksanaannya.
“Kalau dipisah, maka pesta demokrasi akan berlangsung dua kali dalam waktu berdekatan. Biaya politik naik, dan rakyat bisa jenuh,” ujar salah satu anggota DPR dari fraksi besar.
Namun, ada juga suara berbeda yang datang dari partai-partai menengah.
Mereka justru mendukung pemisahan sebagai jalan untuk memperjelas mandat legislatif dan eksekutif, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih sehat dan rasional.
Pro dan Kontra di Kalangan Akademisi
Tak hanya politisi, akademisi pun ikut bersuara. Pakar hukum tata negara menilai bahwa gugatan ke MK adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, mereka mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilu harus melalui pertimbangan menyeluruh, bukan semata karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.
Sebagian lainnya berpandangan bahwa pemilu serentak memang menimbulkan tantangan logistik, namun masih bisa diperbaiki dari sisi pelaksanaan teknisnya, bukan dengan mengubah sistem secara fundamental.
Implikasi Jika Gugatan Dikabulkan
Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka implikasinya sangat besar terhadap kalender politik nasional.
KPU harus menyusun ulang jadwal pemilu, anggaran negara harus disesuaikan, dan partai politik pun perlu menyiapkan strategi baru yang berbeda untuk dua pemilu terpisah.
Belum lagi kemungkinan terjadinya pemilu legislatif yang menghasilkan koalisi berbeda dari hasil pemilu presiden, yang berpotensi menimbulkan friksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kesimpulan: Perdebatan Masih Panjang
Gugatan pemisahan pemilu yang kembali diajukan ke MK menjadi bukti bahwa sistem demokrasi Indonesia masih terus diuji. Perbedaan pandangan
di kalangan legislator adalah hal wajar, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi.
Apapun hasilnya, perubahan sistem pemilu harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan stabilitas demokrasi secara keseluruhan.
Baca juga: Peran Aktif Pegadaian Dukung Gerakan Pangan Murah