Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang?
Upaya pemerintah Indonesia untuk memulangkan tersangka kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, masih menemui hambatan. Proses ekstradisi yang sedang diupayakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkendala oleh belum lengkapnya dokumen tambahan yang menjadi syarat dalam prosedur ekstradisi internasional.
Paulus Tannos, yang telah ditetapkan sebagai buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui berada di luar negeri sejak lama. Ia diduga memiliki peran penting dalam pengadaan barang dan jasa terkait proyek e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun hingga kini, upaya untuk membawanya kembali ke tanah air masih terganjal persoalan administratif.
Kendala Dokumen Ekstradisi
Menurut keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, proses ekstradisi Paulus Tannos belum dapat dilanjutkan karena sejumlah
dokumen yang dibutuhkan oleh otoritas negara tempat Tannos berada belum dipenuhi secara lengkap. Dokumen-dokumen tersebut mencakup
berbagai aspek hukum dan teknis yang wajib disediakan untuk melengkapi permintaan ekstradisi.
Direktur Hubungan Internasional Kejagung, dalam pernyataannya kepada awak media, menyebut bahwa pihaknya masih berkoordinasi secara
intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melengkapi berkas. “Masih ada permintaan tambahan dari otoritas negara yang
bersangkutan, dan kami tengah menyusunnya agar sesuai dengan ketentuan hukum negara tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, identitas negara tempat Paulus Tannos berada masih belum diumumkan secara terbuka oleh Kejagung, dengan alasan
strategi dan diplomasi internasional. Namun sebelumnya, KPK sempat menyatakan bahwa Tannos diyakini berada di Singapura.
Respons Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK selaku lembaga penegak hukum yang menangani perkara korupsi e-KTP juga terus mengikuti perkembangan proses ekstradisi ini.
Juru bicara KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan seluruh data dan dokumen hukum yang relevan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses dalam permohonan ekstradisi.
“Kami mendukung penuh proses ekstradisi ini dan berharap kendala administratif tersebut dapat segera diselesaikan,” ujar Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam mengekstradisi Paulus Tannos akan menjadi langkah strategis dalam menuntaskan perkara e-KTP yang telah mencoreng integritas sistem administrasi kependudukan nasional.
Tantangan Ekstradisi Internasional
Ekstradisi bukanlah proses yang sederhana. Dibutuhkan kerja sama lintas negara, kesepahaman antar lembaga hukum, dan kesesuaian dokumen
berdasarkan hukum masing-masing negara. Setiap negara memiliki standar dan prosedur hukum tersendiri terkait permintaan ekstradisi, termasuk aspek hukum pidana, perjanjian bilateral, hingga politik luar negeri.
Baca juga:Fix Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Pilihan Mulai Tahun
Dalam kasus Paulus Tannos, proses ekstradisi menjadi lebih kompleks karena ia memiliki status sebagai warga negara asing setelah
berpindah kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan perlu adanya upaya ekstra dari pemerintah Indonesia dalam meyakinkan negara tujuan bahwa kasus yang dituduhkan benar-benar memiliki landasan hukum kuat.
Harapan Publik dan Transparansi
Kasus e-KTP merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, melibatkan sejumlah nama besar dari kalangan
birokrat, anggota DPR, hingga pengusaha. Oleh karena itu, publik menaruh perhatian besar terhadap proses ekstradisi Paulus Tannos.
Aktivis antikorupsi mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada sisi teknis dokumen, tetapi juga membuka ruang transparansi kepada
publik terkait perkembangan ekstradisi.
“Masyarakat berhak tahu sudah sejauh mana proses ekstradisi ini berjalan dan apa kendala nyatanya,” ujar Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK dan penggiat antikorupsi.
Upaya Diplomatik dan Lintas Lembaga
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga turut dilibatkan dalam proses ekstradisi ini. Langkah diplomatik
dilakukan dengan pendekatan bilateral agar negara tujuan bersedia bekerja sama dalam memproses permintaan ekstradisi secara cepat dan tepat.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyusun dokumen dan melakukan pelacakan administratif terhadap Paulus Tannos.
Langkah sinergis lintas lembaga diharapkan dapat menyelesaikan kekurangan dokumen yang menjadi ganjalan utama dalam permintaan ekstradisi.
Penutup
Keterlambatan dalam proses ekstradisi Paulus Tannos mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam penegakan
hukum lintas negara. Meski demikian, kerja sama antarlembaga serta dukungan dari diplomasi internasional menjadi kunci utama agar proses ekstradisi ini dapat segera dirampungkan.
Masyarakat kini menunggu komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proses ini.
Terlebih, keberhasilan ekstradisi terhadap tersangka utama seperti Paulus Tannos diyakini dapat menjadi momentum
penting dalam mempertegas ketegasan hukum Indonesia terhadap koruptor yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya.