Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Bungkam soal Perbedaan Data Manifes Penumpang
Sebuah polemik mencuat usai munculnya dugaan perbedaan data manifes penumpang pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang berlayar di perairan Indonesia Timur.
Informasi awal menyebutkan bahwa jumlah penumpang yang tercantum dalam dokumen manifes berbeda dengan jumlah aktual yang ada di kapal saat berangkat dan tiba.
Perbedaan ini memicu kekhawatiran soal keamanan pelayaran, transparansi operator, dan akurasi pelaporan, terutama dalam situasi darurat seperti kecelakaan laut.
Meski sorotan publik meningkat, pihak manajemen KMP Tunu Pratama Jaya memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi hingga saat ini.
Pentingnya Akurasi Manifes dalam Keselamatan Pelayaran
Manifes penumpang merupakan dokumen penting dalam dunia pelayaran. Data dalam manifes digunakan sebagai dasar untuk:
-
Mengetahui jumlah pasti penumpang yang berada di atas kapal.
-
Menentukan kapasitas angkut sesuai dengan izin dan peraturan.
-
Dasar pencarian dan pertolongan (SAR) jika terjadi insiden di laut.
-
Alat kontrol dan monitoring oleh petugas pelabuhan dan instansi pengawas.
Oleh karena itu, perbedaan data manifes dapat berdampak besar terhadap proses evakuasi, penyelidikan kecelakaan, dan pencatatan operasional pelayaran.
Dugaan Pelanggaran dan Reaksi dari Pihak Terkait
Menurut sumber dari internal pelabuhan asal, jumlah penumpang aktual diperkirakan lebih banyak dari yang tercantum di manifes, meskipun belum ada konfirmasi resmi.
Dugaan ini muncul setelah dilakukannya pemeriksaan acak oleh petugas Syahbandar dan laporan dari beberapa penumpang.
Meski dimintai klarifikasi oleh wartawan dan instansi terkait, manajemen KMP Tunu Pratama Jaya belum memberikan tanggapan, baik secara tertulis maupun lisan.
Hal ini justru memperbesar dugaan adanya pelanggaran prosedur operasional dan pengabaian terhadap keselamatan penumpang.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dikabarkan tengah mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi internal, termasuk memeriksa petugas administrasi dan awak kapal.
Kekecewaan dari Penumpang dan Pengamat Transportasi
Sejumlah penumpang yang ikut dalam pelayaran tersebut menyatakan kekecewaannya terhadap manajemen kapal
khususnya soal ketidakjelasan jumlah penumpang, ketidaktertiban saat naik, dan minimnya pemeriksaan tiket.
Beberapa di antaranya mengaku tidak diminta data identitas secara lengkap saat membeli tiket di pelabuhan.
Pengamat transportasi laut, Ir. Sugeng Wibowo, menyebut bahwa perbedaan data manifes mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas perusahaan pelayaran.
Ia menilai bahwa manajemen harus segera menjelaskan kronologi dan data resmi kepada publik demi menjaga kredibilitas perusahaan dan keselamatan penumpang ke depannya.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Menyikapi kejadian ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis transportasi mendesak
Kementerian Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas jika terbukti terjadi manipulasi data manifes, termasuk pencabutan izin operasional sementara.
Mereka juga meminta perbaikan sistem digitalisasi pencatatan manifes agar seluruh data penumpang dapat terintegrasi dan termonitor oleh sistem pusat.
Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan aman dibandingkan pencatatan manual yang rentan diubah atau tidak akurat.
Kesimpulan: Transparansi Harus Dikedepankan
Kasus dugaan perbedaan data manifes penumpang pada KMP Tunu Pratama Jaya menjadi peringatan serius bagi industri pelayaran di Indonesia.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi laut, ketertutupan informasi dan sikap bungkam manajemen justru dapat merusak kepercayaan publik.
Sudah saatnya operator kapal berbenah dengan menempatkan transparansi, akurasi, dan keselamatan sebagai prioritas utama.
Tanpa kejelasan dan tanggung jawab dari manajemen, risiko pelanggaran serupa akan terus berulang dan membahayakan nyawa banyak orang.
Baca juga:UMKM Panik Jualan Online Dipungut Pajak, Sosialisasi Belum Jalan