Kembali Sindir BUMN Prabowo: Direksi-direksi Jadi Raja, Kayak Perusahaan Punya Neneknya
Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan kritik keras terhadap kinerja dan perilaku sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa ada direksi yang bertindak layaknya raja, seakan-akan perusahaan yang mereka pimpin adalah milik pribadi atau bahkan warisan keluarga. Sindiran ini mengundang perhatian luas karena BUMN selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
Kembali Sindir BUMN Prabowo: Direksi-direksi Jadi Raja, Kayak Perusahaan Punya Neneknya
BUMN memiliki peran vital dalam menopang pembangunan nasional, mulai dari sektor energi, transportasi, telekomunikasi, hingga keuangan. Namun, masalah tata kelola kerap mencuat, terutama terkait transparansi, profesionalisme, dan efektivitas manajemen. Kritik Prabowo seolah menjadi alarm bahwa masih ada praktik pengelolaan yang jauh dari prinsip good corporate governance.
Direksi BUMN Dianggap Terlalu Dominan
Menurut Prabowo, sebagian direksi BUMN berperilaku berlebihan dalam menggunakan kewenangan yang mereka miliki. Alih-alih mengelola perusahaan dengan berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat, mereka lebih menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kritik ini sejalan dengan pandangan banyak pengamat yang menilai bahwa kursi direksi BUMN seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Sindiran tersebut juga memperkuat pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka, BUMN tidak hanya mampu memberi kontribusi besar pada pendapatan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Tanpa transparansi, risiko penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.
Publik Menyoroti Isu Tata Kelola
Pernyataan Prabowo sontak mendapat respons dari masyarakat. Publik menilai bahwa kritik itu sangat relevan mengingat sejumlah kasus korupsi di tubuh BUMN beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan jajaran direksi, yang semakin menguatkan persepsi bahwa perbaikan sistem dan pengawasan mutlak dibutuhkan.
Harapan Perubahan di Era Pemerintahan Baru
Sebagai pemimpin baru Indonesia, Prabowo dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa BUMN benar-benar dijalankan sesuai kepentingan nasional. Perombakan sistem tata kelola, penempatan direksi berdasarkan kompetensi, dan penguatan pengawasan dinilai menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.
BUMN dan Kepentingan Nasional
Peran BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk menyadari bahwa amanah yang mereka emban adalah untuk bangsa, bukan sekadar jabatan yang bisa diperlakukan seperti milik pribadi.
Penutup: Sindiran Sebagai Pemicu Perubahan
Sindiran Prabowo kepada direksi BUMN bisa dipandang sebagai teguran keras sekaligus ajakan untuk berubah. Dengan memperbaiki tata kelola dan mengutamakan kepentingan publik, BUMN diharapkan mampu tampil sebagai motor pembangunan ekonomi yang sehat, kuat, dan berintegritas. Kritik ini bukan hanya sorotan, tetapi juga peluang untuk membangun kepercayaan baru antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat.
Baca juga:Pesawat AirAsia Tujuan Bali Alami Masalah Mesin, Kembali ke Perth