Enam Pejabat yang Dilantik Prabowo pada “Reshuffle” Perdana

Enam Pejabat yang Dilantik Prabowo pada “Reshuffle” Perdana

Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025) dengan melantik enam pejabat baru yang akan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Perombakan ini menandai langkah pertama Presiden Prabowo dalam menyusun ulang kabinetnya sejak resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

Dari enam pejabat yang dilantik, satu orang merupakan menteri, sementara lima lainnya menduduki posisi penting di berbagai lembaga negara. Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang dilantik dalam reshuffle kabinet ini:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
2. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, yang dilantik berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025.
3. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang diangkat sesuai Keppres Nomor 28b Tahun 2025.
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Letjen Nugroho Sulistyo Budi menggantikan pejabat sebelumnya berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025.

Profil Singkat Pejabat yang Dilantik

Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Brian Yuliarto sebelumnya dikenal sebagai akademisi dan peneliti di bidang teknologi dan pendidikan tinggi. Ia memiliki latar belakang yang kuat dalam pengembangan kebijakan pendidikan berbasis riset dan inovasi. Sebelum dilantik sebagai menteri, Brian menjabat sebagai rektor salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.

Sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian memiliki tugas besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperkuat riset dan inovasi, serta memastikan perkembangan teknologi nasional berjalan selaras dengan kebutuhan industri dan ekonomi digital.

Muhammad Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari – Kepala dan Wakil Kepala BPKP

Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP. Ia memiliki pengalaman panjang dalam bidang audit dan pengawasan keuangan negara. Di sisi lain, Agustina Arumsari adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi yang telah berkecimpung dalam berbagai kasus pengawasan keuangan dan pemberantasan korupsi.

Dengan dilantiknya kedua pejabat ini, diharapkan BPKP semakin memperkuat sistem pengawasan keuangan negara, meningkatkan transparansi, dan menekan potensi penyimpangan anggaran.

Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi – Kepala dan Wakil Kepala BPS

Amalia Adininggar sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS. Ia dikenal sebagai ekonom yang memiliki keahlian dalam statistik ekonomi dan perencanaan pembangunan. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di sisi lain, adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang memiliki keahlian dalam analisis data dan riset ekonomi makro.

BPS merupakan lembaga vital dalam menyediakan data statistik yang akurat dan kredibel bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan BPS dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan publikasi data, sehingga kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional bisa lebih tepat sasaran.

Letjen Nugroho Sulistyo Budi – Kepala BSSN

Letjen Nugroho Sulistyo Budi adalah seorang perwira tinggi TNI yang memiliki pengalaman di bidang keamanan siber dan pertahanan negara. Pengangkatannya sebagai Kepala BSSN menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan siber nasional, mengingat ancaman siber semakin kompleks dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA:KPK Panggil Ulang Hasto pada 20 Februari 2025

Alasan dan Dampak Perombakan Kabinet

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya setelah pelantikan menyatakan bahwa perombakan kabinet ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan strategis negara berjalan dengan baik. Beberapa alasan utama perombakan ini antara lain:

1. Penguatan Kinerja Pemerintahan: Dengan menghadirkan pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya, diharapkan instansi terkait bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Respon terhadap Tantangan Baru: Bidang seperti pendidikan tinggi, teknologi, keuangan, dan siber memiliki tantangan yang terus berkembang. Perombakan ini bertujuan untuk memberikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap dinamika yang ada.
3. Penyesuaian dengan Visi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan pemimpin baru yang dapat mengimplementasikan visi pembangunan dengan lebih baik.

Perubahan ini juga menimbulkan berbagai respons dari publik dan pengamat politik. Beberapa kalangan menilai bahwa perombakan ini merupakan langkah yang tepat, terutama dengan masuknya figur-figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang masing-masing. Namun, ada juga kritik yang menyoroti apakah perombakan ini akan benar-benar membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan atau hanya sekadar pergantian posisi tanpa dampak besar.

Tantangan yang Dihadapi Pejabat Baru

Setelah dilantik, para pejabat baru ini akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa tantangan utama yang harus mereka hadapi adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Inovasi Teknologi
   • Brian Yuliarto perlu memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia semakin berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global.
   • Penguatan kerja sama antara universitas dan industri untuk meningkatkan riset dan inovasi teknologi nasional.
2. Penguatan Pengawasan Keuangan Negara
   • Muhammad Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari harus memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan mencegah kebocoran anggaran.
   • Peningkatan koordinasi antara BPKP dan lembaga anti-korupsi lainnya.
3. Modernisasi Sistem Statistik Nasional
   • Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi perlu meningkatkan kualitas data statistik dan memastikan keterbukaan informasi bagi publik.
   • Digitalisasi dan otomatisasi sistem pengumpulan data untuk meningkatkan efisiensi.
4. Keamanan Siber Nasional
   • Letjen Nugroho Sulistyo Budi menghadapi tantangan besar dalam menangani ancaman siber yang semakin canggih dan kompleks.
   • Penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan siber.

Perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Februari 2025 ini menunjukkan

langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan dilantiknya pejabat-pejabat

baru di berbagai posisi penting, diharapkan pemerintahan dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global.

Namun, keberhasilan dari perombakan ini tidak hanya bergantung pada pejabat yang dilantik, tetapi juga pada

koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta dukungan dari masyarakat dan sektor swasta. Dalam beberapa bulan

ke depan, publik akan melihat apakah perubahan ini benar-benar membawa dampak positif bagi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dengan segala tantangan yang ada, para pejabat baru ini memiliki tugas berat untuk membuktikan bahwa mereka dapat membawa perubahan yang nyata bagi Indonesia.