Pemerintah Siapkan 4 Skema Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat
Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan empat skema rekrutmen guru untuk mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang menyasar wilayah dengan keterbatasan akses layanan pendidikan formal.
Empat skema ini dirancang agar dapat mencukupi kebutuhan tenaga pendidik secara cepat, tepat sasaran, serta menjamin kualitas pengajaran bagi peserta didik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta di kawasan perkotaan padat yang belum terjangkau layanan pendidikan memadai.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis komunitas yang bertujuan memberikan akses pendidikan dasar
secara gratis dan inklusif kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Program ini didirikan untuk menjawab kesenjangan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya di daerah miskin dan marginal.
Dengan pendekatan berbasis gotong royong dan partisipasi lokal, Sekolah Rakyat tidak hanya mengajarkan pelajaran
akademik, tetapi juga menekankan nilai-nilai sosial, keterampilan hidup, dan pendidikan karakter.
Empat Skema Rekrutmen Guru yang Disiapkan Pemerintah
Untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat, pemerintah menyiapkan empat jalur atau skema
rekrutmen guru, yang masing-masing disesuaikan dengan latar belakang, kebutuhan, dan kapasitas wilayah. Berikut rinciannya:
1. Rekrutmen Melalui Jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
Skema pertama memanfaatkan skema PPPK sebagai basis rekrutmen guru secara resmi. Guru-guru honorer dan lulusan
pendidikan profesi guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan akan menjadi prioritas untuk dipekerjakan di Sekolah Rakyat.
Kelebihan skema ini adalah keterjaminan legalitas kerja, penghasilan yang layak, serta masa kerja yang diatur dalam perjanjian.
Dengan demikian, guru tidak hanya bekerja secara sukarela, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan negara.
Baca juga: Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Kamis 17 April 2025
2. Program Rekrutmen Khusus untuk Lulusan PPG dan FKIP
Kemendikbudristek bekerja sama dengan kampus-kampus penyelenggara pendidikan guru seperti Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menyiapkan lulusan terbaik yang bersedia ditempatkan di wilayah Sekolah Rakyat.
Skema ini mengutamakan prinsip merit-based dan berbasis kompetensi, dengan pelatihan tambahan mengenai
pedagogi kontekstual, pendidikan berbasis masyarakat, dan pengelolaan kelas di lingkungan yang minim fasilitas.
3. Mobilisasi Guru Sukarela dan Pegiat Pendidikan
Skema ketiga memberi ruang bagi guru-guru independen, pegiat pendidikan, relawan, serta komunitas
sosial yang selama ini telah menjalankan kegiatan pendidikan informal. Pemerintah akan memfasilitasi pelatihan, pembinaan, dan insentif bagi mereka yang bersedia bergabung dalam sistem Sekolah Rakyat.
Melalui pendekatan ini, potensi masyarakat lokal dan jaringan pendidikan nonformal dapat diperkuat dan dimasukkan ke dalam kerangka sistematis yang lebih terstruktur.
4. Kemitraan dengan Organisasi Keagamaan dan LSM Pendidikan
Skema terakhir melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga keagamaan, pesantren, komunitas adat, serta LSM yang selama ini aktif di bidang pendidikan rakyat. Pemerintah akan membuka kerja sama dalam bentuk pengadaan guru, pelatihan tenaga pengajar, serta pemberian insentif sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Skema ini dinilai efektif karena banyak organisasi keagamaan dan sosial yang sudah memiliki pengalaman panjang mengelola sekolah informal dan madrasah berbasis masyarakat.
Tujuan Utama Skema Ini
Empat skema tersebut dirancang untuk menjawab beberapa tantangan utama dalam pengadaan guru untuk Sekolah Rakyat, antara lain:
-
Minimnya jumlah guru di daerah terpencil dan marginal
-
Keterbatasan dana operasional dan penggajian
-
Kebutuhan akan guru yang tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif
-
Pentingnya kehadiran guru yang memahami konteks sosial dan budaya lokal
Pemerintah berharap skema ini dapat berjalan secara paralel dan fleksibel, tergantung pada kondisi lapangan serta kesiapan lembaga pelaksana.
Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
Untuk mendukung keberhasilan program ini, Kemendikbudristek menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan 2025 akan memasukkan pos khusus untuk mendanai operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan tenaga pengajar.
Beberapa hal yang juga tengah disiapkan:
-
Bantuan insentif untuk guru sukarelawan
-
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan daring dan tatap muka
-
Penyediaan modul kurikulum kontekstual untuk daerah 3T
-
Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah
Tanggapan dari Masyarakat dan Akademisi
Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari sejumlah kalangan, termasuk akademisi dan pegiat pendidikan.
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dr. Siti Maulani, menilai langkah pemerintah cukup progresif dan memperlihatkan komitmen terhadap pendidikan berbasis keadilan sosial.
“Kunci keberhasilan skema ini terletak pada eksekusi yang inklusif dan pengawasan yang berkelanjutan.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru yang direkrut mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan penghargaan yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah komunitas guru menyampaikan harapan agar seleksi dilakukan secara transparan dan insentif bagi guru di Sekolah Rakyat dapat ditingkatkan.
Kesimpulan
Langkah pemerintah menyiapkan empat skema rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata upaya memperkuat akses pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Melalui kombinasi jalur formal, kemitraan komunitas, serta pemberdayaan relawan, diharapkan sistem
pendidikan nasional dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia yang selama ini tertinggal dari sistem formal.
Keberhasilan inisiatif ini tentu membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk
pemerintah daerah, komunitas pendidikan, dan masyarakat sipil. Dengan kerja sama yang solid, Sekolah Rakyat dapat
menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.