5 PR Berat Menkeu Purbaya Dari Pajak, Grey Economy, hingga Janji Tak Ada Kebijakan “Aneh-aneh”
Menteri Keuangan Purbaya menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) berat di awal masa jabatannya. Dari kebijakan perpajakan, pengendalian grey economy, hingga janji untuk tidak menerapkan kebijakan yang “aneh-aneh”, semua menjadi sorotan publik. Tantangan ini bukan hanya soal menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
5 PR Berat Menkeu Purbaya Dari Pajak, Grey Economy, hingga Janji Tak Ada Kebijakan “Aneh-aneh”
Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Namun, tantangan yang dihadapi Menkeu Purbaya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah beban masyarakat. Upaya digitalisasi sistem pajak, simplifikasi administrasi, serta perluasan basis pajak menjadi fokus utama. Dengan cara ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
PR Kedua: Pengendalian Grey Economy
Grey economy atau ekonomi bayangan menjadi tantangan serius. Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Menkeu Purbaya perlu menyiapkan strategi yang tepat, seperti memperkuat sistem pembayaran digital, memperluas literasi keuangan, dan meningkatkan pengawasan pada sektor-sektor informal. Pengendalian grey economy penting agar perekonomian nasional lebih transparan dan sehat.
PR Ketiga: Stabilitas Fiskal
Menjaga stabilitas fiskal adalah pekerjaan berat di tengah ketidakpastian global. Fluktuasi harga komoditas, potensi perlambatan ekonomi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi tantangan utama. Menkeu Purbaya berkomitmen memastikan anggaran negara digunakan secara efisien, dengan fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
PR Keempat: Meningkatkan Investasi
Perekonomian nasional membutuhkan aliran investasi yang stabil. Untuk itu, Menkeu Purbaya harus mampu menciptakan kebijakan fiskal yang ramah investasi. Pemberian insentif pajak, kepastian regulasi, dan dukungan bagi sektor strategis seperti energi terbarukan serta teknologi digital diharapkan mampu menarik investor. Jika investasi meningkat, penciptaan lapangan kerja baru akan lebih optimal dan pertumbuhan ekonomi bisa terjaga.
PR Kelima: Menjaga Kepercayaan Publik
Janji Menkeu Purbaya untuk tidak membuat kebijakan “aneh-aneh” merupakan bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan yang realistis, konsisten, dan tidak memberatkan. Keterbukaan dalam komunikasi publik serta keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan akan menjadi modal penting dalam menjaga legitimasi dan dukungan.
Strategi Menkeu Menghadapi Tantangan
Untuk menyelesaikan lima PR berat tersebut, Menkeu Purbaya menyiapkan strategi komprehensif. Pertama, memperkuat kerja sama lintas kementerian agar kebijakan fiskal sejalan dengan kebijakan ekonomi lainnya. Kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk di sektor perpajakan. Ketiga, memastikan program pembangunan tetap fokus pada sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kesimpulan
Menkeu Purbaya menghadapi lima PR besar yang akan menentukan arah kebijakan fiskal ke depan. Dari reformasi pajak, pengendalian grey economy, stabilitas fiskal, peningkatan investasi, hingga menjaga kepercayaan publik, semuanya membutuhkan strategi yang matang. Dengan pendekatan transparan, konsisten, dan pro-rakyat, diharapkan kebijakan fiskal mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:Daftar Reshuffle Kabinet Prabowo: Ada 4 Menteri dan 1 Wamen