Pemberantasan Korupsi Strategi Pemerintah yang Terbukti Efektif
Menko Polkam Beberkan Strategi Pemerintah yang Terbukti Efektif dalam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, vipbusinessnews.com – Dalam pidatonya pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan strategi utama yang terbukti efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Budi, pemerintah telah berhasil menerapkan digitalisasi dan reformasi birokrasi sebagai dua strategi Pemerintah kunci untuk memberantas korupsi.
“Salah satu langkah yang telah terbukti efektif dalam pemberantasan korupsi adalah
dengan terus memperbaiki proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik di sektor birokrasi,” kata Budi Gunawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Budi Gunawan kemudian menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah melalui digitalisasi
Salah satunya adalah penerapan e-government, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, ada juga e-budgeting, yaitu sistem penganggaran elektronik yang dirancang untuk mengurangi potensi manipulasi dalam proses anggaran.
Budi Gunawan menjelaskan bahwa penerapan e-budgeting diterapkan untuk pengelolaan anggaran, baik APBN maupun APBD, secara digital.
Hal ini bertujuan agar pengawasan penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dan dapat mengurangi potensi manipulasi,” ujarnya.
Selanjutnya, ia juga membahas e-procurement, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang dirancang untuk
mengurangi interaksi langsung yang sering memicu kolusi dan korupsi. E-procurement ini diharapkan dapat membuat proses tender lebih adil dan transparan.
“Dengan e-procurement, kami berupaya mengurangi kolusi dan korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa,” tambahnya
Budi Gunawan kemudian mengungkapkan bahwa sistem pelayanan publik berbasis online akan terus dikembangkan,
seperti untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pembayaran pajak. “Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa perlu bertemu langsung dengan petugas, sehingga dapat mengurangi pungutan liar,” ujarnya
Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengusulkan agar pemerintah dapat mencontoh upaya pemberantasan korupsi yang sukses dilakukan di Finlandia, yang menggunakan teknologi big data analytic.
Pemerintah bisa meniru praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai contoh, di Finlandia, mereka menggunakan big data analytic untuk mendeteksi pola-pola korupsi,” ujarnya.
Menurut Budi Gunawan, dengan menggunakan big data, pola-pola korupsi yang sering terjadi dapat terdeteksi.
Hal ini memungkinkan evaluasi kebijakan atau tinjauan kebijakan dilakukan untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi.
Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International, Finlandia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia pada tahun 2023.
Finlandia meraih skor 87 dari nilai sempurna 100. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34.