Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN
Dari daftar berita menarik itu ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ada juga yang berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024.

Tahun 2024 menghadirkan banyak berita besar di sektor ekonomi dan politik. Dari isu mundurnya dua menteri utama di kabinet
Presiden Jokowi hingga rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Berita-berita ini
tidak hanya menarik perhatian masyarakat tetapi juga mempengaruhi dinamika perekonomian nasional.
Berikut adalah sorotan utama dari beberapa berita terpopuler tahun ini.
1. Isu Mundurnya Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono
Kabar mengenai kemungkinan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi berita besar pada tahun 2024.
Ekonom Faisal Basri mengungkapkan bahwa kedua menteri teknokrat ini merasa tidak nyaman berada di kabinet karena adanya dugaan pelanggaran aturan oleh Presiden Jokowi.
Tudingan ini terkait dengan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.
Meski demikian, hingga akhir masa jabatan Jokowi, baik Sri Mulyani maupun Basuki tetap menjalankan tugas mereka, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab negara.
2. Rencana Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada tahun 2025
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025 menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan ini hanya akan berlaku untuk barang dan jasa premium yang biasa
dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, seperti sekolah internasional, rumah sakit VIP, dan barang mewah seperti daging wagyu.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian mengklarifikasi bahwa kenaikan tarif ini akan berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan tarif 11 persen, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pulsa, dan layanan streaming.
Barang pokok seperti beras, susu, dan gula industri tetap bebas PPN, sementara jasa seperti pendidikan dan kesehatan juga
tidak akan dikenakan pajak tambahan. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat kelas bawah.
Dinamika ekonomi sepanjang tahun 2024 mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Dari isu mundurnya menteri hingga
kebijakan kenaikan PPN, berbagai berita ini menunjukkan pentingnya memahami dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan perekonomian Indonesia dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik.