Komnas Kritik Ongkos Haji Naik Tahun 2025: Tak Sesuai Visi Prabowo
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji, Mustolih Siradj, mengkritik keras usulan pemerintah untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada tahun 2025.
Menurut Mustolih, usulan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menegaskan bahwa biaya haji harus tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (31/12/2024), Mustolih menyebut bahwa biaya yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag)
terlalu tinggi dan tidak mencerminkan visi kesejahteraan yang diusung oleh Presiden.
Meski masih sebatas konsep dan usulan, namun biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi sehingga belum mencerminkan
visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp93,4 juta, dengan Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta. Jumlah ini naik sekitar
Rp9 juta dibandingkan tahun 2024, yang berkisar di angka Rp56 juta.
Evaluasi dan Alternatif untuk Tekan Biaya Haji
- Kritik terhadap Komponen Biaya Penerbangan
Mustolih menyoroti biaya penerbangan yang dinilai terlalu tinggi. Kemenag mematok angka Rp34,3 juta per orang, yang menurutnya masih bisa diturunkan. - Berdasarkan estimasi pemesanan tiket penerbangan musim haji pada Mei-Juni 2025, biaya penerbangan dapat dikoreksi menjadi Rp30 juta. Hal ini, menurut Mustolih, dapat membantu menekan total biaya yang harus ditanggung oleh calon jemaah haji.
- Janji Penurunan Biaya oleh Wakil Menteri Agama
Mustolih juga mengingatkan janji Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, yang sebelumnya menyebut bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji akan diturunkan menjadi Rp85 juta. Ia meminta Kemenag untuk merumuskan ulang BPIH dan Bipih agar kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat. “Banyak aspek yang bisa ditekan sehingga biaya haji tahun depan tak naik,” tambahnya.
Polemik ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan biaya haji, termasuk transparansi penggunaan dana dan efisiensi dalam pengadaan layanan untuk jemaah.
Kritik dari Komnas Haji terhadap kenaikan ongkos haji tahun 2025 mencerminkan kekhawatiran masyarakat terkait beban finansial yang semakin berat.
Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini agar tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk
memastikan keberlanjutan kesejahteraan rakyat. Penurunan biaya penerbangan dan pengelolaan dana yang lebih transparan menjadi solusi
yang dapat membantu menekan biaya haji di masa mendatang.