Anggaran IKN Diblokir Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028

Jakarta, Sabtu (8/2/2025) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto, yakni pada 2028.

Bahlil mengungkapkan bahwa meskipun ada pemblokiran anggaran yang sempat menjadi perbincangan, pemindahan ibu kota ini tetap berjalan sesuai rencana.

IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan

pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai

Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Pernyataan ini datang sebagai respon terhadap banyaknya pertanyaan terkait dengan

perkembangan proyek pemindahan ibu kota yang tengah berjalan meskipun ada hambatan dalam pembiayaan.

Proses Pembangunan IKN yang Terhalang Pemblokiran Anggaran

Bahlil mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci tentang proses pembangunan IKN, yang saat ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” ujar Bahlil.

Ia juga menegaskan bahwa ketua umum partai politik tidak seharusnya mencampuri urusan pembangunan IKN. Proses ini seluruhnya dijalankan oleh pemerintah, terutama oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN juga menjadi salah satu isu yang mencuat. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan alasan pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu untuk tujuan efisiensi.

Pemblokiran ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang ada bisa digunakan secara tepat sasaran dan untuk meningkatkan keefektifan penggunaan dana. “IKN kayaknya belum ada (progres) sih.

Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/2/2025).

Anggaran IKN Diblokir Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028

Meskipun anggaran untuk pembangunan IKN mengalami pemblokiran sementara, hal itu tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran tahap kedua untuk pembangunan IKN yang mencapai Rp 48,8 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk tahapan berikutnya dari proyek besar ini. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran

ini adalah hal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Diana juga menekankan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, karena pihaknya masih memiliki kemungkinan untuk membuka kembali pemblokiran anggaran tersebut melalui rapat kerja dengan DPR RI.

“Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan).

Mudah-mudahan masih ada jalan,” kata Diana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan dalam proses pencairan anggaran, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan menyelesaikan proyek besar ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pemindahan Ibu Kota sebagai Solusi untuk Jakarta dan Indonesia

Pemindahan ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara daerah dan ibu kota,

serta untuk mengurangi beban Jakarta yang telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Jakarta yang sudah sangat padat kini menghadapi banyak tantangan, termasuk kemacetan, polusi, dan masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan ibu kota baru dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA : Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Warning” untuk Para Menteri

Selain itu, pembangunan IKN juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah Kalimantan, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan Jawa dan Sumatra. Dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan, diharapkan bisa menciptakan peluang-peluang baru untuk pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

IKN akan menjadi simbol pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial.

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi IKN

Pembangunan IKN direncanakan akan melibatkan berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk bandara internasional, port, jalan tol, dan sistem komunikasi modern.

Pemerintah juga berencana membangun perumahan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang akan mendukung kehidupan bagi jutaan orang yang nantinya akan tinggal di ibu kota baru ini. Dengan proyek-proyek ini, diperkirakan akan tercipta ribuan lapangan pekerjaan serta mendorong aktivitas ekonomi yang akan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga menginginkan IKN menjadi kota yang ramah lingkungan, dengan banyak ruang terbuka hijau dan pengelolaan energi terbarukan yang efisien.

Konsep kota masa depan ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai simbol kota berkelanjutan yang dapat menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dan dunia.

Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pembangunan IKN

Pembangunan IKN bukan hanya tentang pembangunan fisik tetapi juga tentang regulasi dan kebijakan yang mendukung agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintah perlu menyusun peraturan-peraturan yang memudahkan pembangunan dan memberikan insentif kepada investor dan perusahaan yang berpartisipasi

dalam pembangunan IKN. Selain itu, kebijakan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia harus didorong agar proyek ini tidak hanya menguntungkan sebagian wilayah saja.

Meski ada berbagai tantangan, baik dalam hal anggaran maupun proses pembangunan, optimisme terhadap proyek IKN tetap tinggi.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diharapkan akan membawa banyak manfaat jangka panjang, baik untuk pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Dengan adanya pemblokiran

anggaran, namun dengan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan, diharapkan pembangunan IKN dapat selesai tepat waktu pada 2028, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah terus berusaha untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas dan dilaksanakan

dengan memperhatikan efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat.

Meski ada beberapa hambatan dalam pencairan anggaran, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini terus diupayakan agar IKN dapat menjadi ibu kota baru yang dapat menggerakkan pembangunan di seluruh Indonesia.