Menkeu Purbaya Tolak Rencana Tax Amnesty Baru, Ini Alasannya
Wacana mengenai program tax amnesty baru kembali mencuat dalam diskusi kebijakan fiskal Indonesia. Beberapa kalangan menilai bahwa program pengampunan pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama di tengah kebutuhan anggaran yang semakin besar. Namun, Menteri Keuangan Purbaya dengan tegas menolak rencana tersebut. Menurutnya, tax amnesty tidak bisa terus-menerus dijadikan jalan pintas untuk menutup celah penerimaan negara.
Menkeu Purbaya Tolak Rencana Tax Amnesty Baru, Ini Alasannya
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa efektivitas program tax amnesty tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukannya berulang kali. Ia menyebut, meski tax amnesty sebelumnya berhasil mengumpulkan dana besar, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Bila tax amnesty terus dilakukan, masyarakat bisa berpikir bahwa menunda kepatuhan adalah pilihan karena akan selalu ada program pengampunan di masa depan.
Fokus pada Kepatuhan Wajib Pajak
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerapan core tax system, serta pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan sistem yang semakin transparan, wajib pajak diharapkan tidak memiliki ruang untuk menghindari kewajiban mereka.
Evaluasi Program Tax Amnesty Sebelumnya
Program tax amnesty yang pernah digulirkan memang berhasil menghimpun deklarasi harta triliunan rupiah. Namun, menurut evaluasi pemerintah, dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan jangka panjang masih terbatas. Banyak peserta tax amnesty justru kembali menunjukkan perilaku tidak patuh setelah program berakhir. Hal inilah yang membuat Purbaya semakin yakin bahwa solusi berkelanjutan harus ditempuh melalui penguatan administrasi, bukan pengampunan berkala.
Perspektif Keadilan dalam Perpajakan
Salah satu pertimbangan utama dalam penolakan ini adalah keadilan pajak. Wajib pajak yang selalu taat membayar pajak akan merasa dirugikan bila mereka yang menunggak justru mendapat keringanan. Hal ini bisa merusak moral pajak (tax morale) dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Purbaya menilai, menjaga keadilan lebih penting dibanding hanya mengejar penerimaan jangka pendek.
Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara
Alih-alih mengandalkan tax amnesty, pemerintah memiliki strategi lain untuk mengoptimalkan penerimaan. Di antaranya adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kualitas pemeriksaan, serta memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar. Digitalisasi administrasi pajak juga diyakini dapat menekan praktik penghindaran pajak yang selama ini menjadi masalah klasik.
Peran Teknologi dalam Reformasi Pajak
Purbaya menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memperkuat sistem pajak. Implementasi core tax system memungkinkan integrasi data perpajakan dengan berbagai sektor. Dengan begitu, Ditjen Pajak dapat melakukan profiling lebih akurat dan meningkatkan efisiensi dalam penagihan. Transparansi data juga membuat masyarakat lebih sulit untuk menyembunyikan aset atau pendapatan.
Tantangan dalam Peningkatan Kepatuhan
Meski reformasi pajak terus berjalan, tantangan tetap ada. Masih terdapat wajib pajak yang mencoba mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela juga masih rendah. Oleh karena itu, Purbaya menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pajak sebagai penopang pembangunan negara.
Respon Publik dan Pengamat Ekonomi
Penolakan Menkeu Purbaya terhadap tax amnesty mendapat respon beragam. Sebagian pengamat mendukung langkah ini karena dianggap mampu menjaga kredibilitas sistem pajak. Namun, ada juga pihak yang menilai tax amnesty bisa tetap relevan dalam kondisi krisis tertentu. Meski begitu, mayoritas setuju bahwa keberlanjutan penerimaan negara lebih baik dicapai melalui kepatuhan yang konsisten, bukan kebijakan temporer.
Kesimpulan
Sikap tegas Menkeu Purbaya dalam menolak wacana tax amnesty baru menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Dengan fokus pada penguatan kepatuhan, modernisasi sistem, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat secara stabil. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih sehat, transparan, dan adil bagi semua pihak.
Baca juga:Erick Thohir Jadi Menpora, Bagaimana Posisinya di PSSI?